sebutkan landasan hukum pembuatan daftar urut kepangkatan. 3) Penjabat pembuat DUK : a. sebutkan landasan hukum pembuatan daftar urut kepangkatan

Setiap mutasi kepegawaian yang mengakibatkan perubahan nomor urut dalam Daftar Urut Kepangkatan, umpamanya kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, pemindahan, pemberhentian, meninggal. PPH. Informasi Hukum dan Peraturan. b. Layanan Perkara Prodeo; Posbakum; Regulasi. Kepangkatan diadakan ukuran secara berturut-turut sebagai berikut : 1. (2) Apabila keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai dasar-dasar yang kuat, maka Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan menetapkan perubahan nomor urut. Gugatan / Permohonan Mandiri; Gugatan Sederhana; Biaya Perkara; Hakim Mediator;. jabatan. Dalam hal yang sedemikian urutan nama mereka dalam Daftar Urut Kepangkatan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Sosial dimulai dengan. UU No. Masa kerja 4. v Landasan Hukum Ketentun yang mengatur pembuatan Daftar Urutan kepangkatan (DUK) pegawai negeri Sipil dapat ditemukan didalam : 1) Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974. 1 Penjelasan Lengkap: Sebutkan Landasan Hukum Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan. RANCANGAN AKTUALISASI PEMBUATAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN DINAS PERHUBUNGAN PERIKANAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Disusun. Daftar Urut Kepangkatan. 44 Reviews · Cek Harga: Shopee. Nama dalam DUK dapat dihapuskan karena: - diberhentikan sebagai PNS. Data daftar urut kepangkatan (duk) pegawai dpmptsp keadaan tahun 2022. Minimal untuk setiap periode kepangkatan. Ag. a. UMUM. Penulisan Nomor Urut. Pedoman Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan PNS Dan Dasar Hukumnya. Biro Perencanaan. 2). Penyusunan Renstra Satpol PP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 berdasarkan pada :. 4. Hukum. DAFTAR URUT KEPANGKATAN ( DUK ) PNS STRUKTURAL UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. Dalam Daftar Urut Kepangkatan tidak boleh ada 2 (dua) nama Pegawai Negeri Sipil yang sama nomor urutnya, maka untuk menentukan nomor urut yang tepat dalam satu Daftar Urut Kepangkatan diadakan ukuran secara berturut-turut sebagai berikut : (1) Pangkat; (2) Jabatan; (3) Masa Kerja; (4. M. Pengertian Daftar Urut Kepangkatan. Daftar Pangkat Jabatan. RANCANGAN AKTUALISASI PEMBUATAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN DINAS PERHUBUNGAN PERIKANAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Disusun oleh : Nama Peserta : Yance Nataniel Refasi Angkatan/Gel/NDH : 21/5/ Jabatan : Pengelolah Data PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN. DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK), DATA DOMISILI DAN AGAMA PEGAWAI 22. 2. Yang dimaksud dengan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai negeri sipil adalah suatu daftar yang memuat nama pegawai sipil dan satuan. Pedoman Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah ini berisi ketentuan mengenai beberapa perubahan dalam ketentuan Manajemen PNS yang mengatur tentang pendelegasian kewenangan Presiden, kedudukan Jabatan Fungsional (JF), mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), penugasan PNS, pengembangan kompetensi, Batas Usia Pensiun (BUP) Pejabat Fungsional yang. Hal itu pula yang membedakan peran serta tanggung jawab yang diemban dalam kepangkatan PNS. Apabila ada 2 orang atau lebih PNS yang berpangkat. 15 Tahun 1979. DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) BY: DRA. Pejabat pembuat duk –. Pengertian dan Fungsi DUK. Agenda PA. 15. Landasan Hukum Daftar Urut Kepangkatan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS ini dibuat berdasarkan landasan hukum berikut : 1. DAFTAR URUT KEPANGKATAN BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT. No. Penghapusan nama. Diperbaharui on 21/09/2023 by Pengadilan Tinggi Padang. 2. a. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pengadilan Agama Masohi 2023 Klik Untuk Melihat. pembuatan surat ukur. 2. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatTerdapat tiga hirarki dalam menentukan jumlah pesangon yang diterima oleh PNS yaitu golongan (I/a sampai IV/e), pangkat penata muda sampai pembina utama, dan eselon (I/a sampai V, yang makna pada angkanya berkebalikan dengan makna angka pada golongan) Berikut tabel yang memperlihatkan Pangkat PNS secara rinci. Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan adalah. Nah, guna menunjang administrasi pada bagian kepegawaian di Satuan Pendidikan baik Sekolah SD, SMP dan. kerangka normatif kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bemegara. Landasan Hukum. Salah satu bahan objektif. Pergub 157 Tahun 2019 Tentang. PP No. Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Daftar urut Kepangkatan adalah suatu daftar yang memuat nama Pegawai Negeri Sipil dari suatu satuan organisasi Negara yang disusun menurut tingkatan kepangkatan; b. Penyusunan Naskah Akademik. IV 2017 01-04-2021 01-01-2021 2040 01-12. Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Daftar Urut Kepangkatan adalah suatu daftar yang memuat nama Pegawai Negeri Sipil dari suatu satuan organisasi Negara yang disusun menurut ketingkatan kepangkatan; b. Daftar Urut Kepangkatan 2021 --> Klik Disini. S. DEFINISI Daftar urut kepangkatan adalah salah satu bahan obyektif untuk melaksanakan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja, oleh karena Daftar Urut Kepangkatan perlu dibuat dan dipe lihara secara terus menerus. e. Pembuatan DUK. Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan adalah. Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil. 3. 4 Landasan Hukum Pendaftaran Tanah a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960. Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Definisi Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai negeri sipil adalah suatu daftar yang di dalamnya memuat nama pegawai sipil dan satuan organisasi Negara yang disusun menurut tingkat kepangkatannya. (5) Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) atau penolakanDalam Daftar Urut Kepangkatan tidak boleh ada 2 (dua) nama Pegawai Negeri Sipil yang sama nomor urutnya, maka untuk menentukan nomor urut yang tepat dalam satu Daftar Urut Kepangkatan diadakan ukuran secara berturut-turut sebagai berikut: Pangkat; Jabatan; Masa kerja; Latihan jabatan; Pendidikan; dan Usia. BAB II : LANDASAN TEORI Pada bab ini akan di khususkan pembahasan teori- teori dasar yang mendukung penelitian di kutip dari buku,. 1) pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 upk 1974. Landasan hukum dalam pembuatan DUK atau Daftar Urut Kepangkatan adalah sebagai berikut: Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974. 2. P. Proses pembuatan laporan dan data statistik kepangakatan yang lambat menyebabkan informasi yang diperoleh tidak selalu akurat. 3. ly/UU12_2011 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU. Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan, wajib mempertimbangkan dengan seksama keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. kepegawaian daftar urut kepangkatan (duk) 1. pembuatan peta dasar pendaftaran; b. 31. Apalagi jika anda melihat di plang Notaris sering digabung bersama PPAT. Bahasa hukum sebagaimana Anda tanyakan dan kaidah tata bahasa yang digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia sebenarnya tunduk pada kaidah Bahasa Indonesia. Pimpinan pemerintah non-departemen, gubernur, dan pejabat lain yang ditentukan oleh presiden, menciptakan dan memelihara DUK dalam lingkungan masing-masing. Pasal 10. Dalam Daftar Urut Kepangkatan tidak boleh ada 2 (dua) nama Pegawai Negeri Sipil yang sama nomor urutnya, maka untuk menentukan nomor urut yang tepat dalam satu Daftar Urut Kepangkatan diadakan ukuran secara berturut-turut sebagai berikut: Pangkat; Jabatan; Masa kerja; Latihan jabatan; Pendidikan; dan Usia. Berikut merupakan beberapa landasan hukum perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia yang diatur dalam beberapa peraturan sebagai berikut. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara) 97 tayangan. 6. Pemerinta. com. h. Kurikulum 2013 SMA SMP SD Revisi 2017 2018: FORMAT DAFTAR URUT KEPANGKATAN DUK PNS EXCEL TERBARU 2018. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS ini dibuat berdasarkan landasan hukum berikut : 1) Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974. e. Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Daftar urut Kepangkatan adalah suatu daftar yang memuat nama Pegawai Negeri Sipil dari suatu satuan organisasi Negara yang disusun menurut tingkatan kepangkatan; b. Landasan Hukum Duk Daftar Urut Kepangkatan (Duk) Pns Ini Dibuat Berdasarkan Landasan Hukum Berikut : Petunjuk daftar urut kepangkatan pns. Surat Edaran Nomor. landasan hukum memastikan bahwa hukum yang berlaku sesuai dengan asas keadilan dan hak asasi manusia, membantu memastikan objektivitas hukum dan pelaksanaannya, dan melindungi agar hukum tidak digunakan untuk kepentingan tertentu. Surat Edaran. Padahal kedua profesi ini berbeda. 15 Tahun. Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974. hj. id 4. 1. Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Daftar Urut Kepangkatan adalah suatu daftar yang memuat nama Pegawai Negeri Sipil dari suatu satuan organisasi Negara yang disusun menurut ketingkatan kepangkatan; b. b. Pengertian DUK atau Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum, UUD 1945 memiliki fungsi sebagai alat kontrol bagi norma-norma hukum yang lebih rendah kedudukannya. Landasan HukumPENYUSUNAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN. Diunggah oleh Zulfahmii. UU No. Pasal 1 ayat 2. 19 KB; Download. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. TATA CARA PENENTUAN DAFTAR URUTAN KEPANGKATAN (DUK) PNS# - YouTube. Daftar urut kepangkatan dibuat untuk seluruh PNS dari satuan organisasi Negara. Pedoman Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil. DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) PEGAWAI DINAS SYARIAT ISLAM ACEH. Daftar. Bidasari, MM NIP. Daftar Urut Kepangkatan PNS 2017. Daftar urut kepangkatan dibuat untuk seluruh PNS dari satuan organisasi Negara. Pengertian duk dan fungsi duk Duk adalah suatu daftar yang memuat nama pegawai sipil dan satuan organisasi negara yang dususun menurut tingkat kepangkatan Duk berfungsi. 6 tahun 2010 tentang manajemen penyidikan peny. Landasan hukum DUK Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS ini dibuat berdasarkan landasan hukum berikut : 1) Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974. Bulan ini. Pembuatan DUK dan Penentuan nomor urut dalam DUK. 21 memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga dapat. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) LHKASN; SPT Tahunan Pajak Penghasilan; Perencanaan TI dan Pelaporan. 5 tahun 1979 tentang DAFTAR URUT KEPANGKATAN PNS. Sekretariat Jenderal. Prosedur Pengajuan Perkara;. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS ini dibuat berdasarkan landasan hukum berikut : 1) Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974. c. Landasan Hukum Daftar Urut Kepangkatan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS ini dibuat berdasarkan landasan hukum berikut : 1. 6. 1 1. 1. 15 Tahun 1979 : Daftar Urut. LANDASAN HUKUM AKREDITASI Landasan hukum akreditasi mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. 18. Daftar Urut Kepangkatan yang telah ditetapkan, diumumkan dengan cara yang jelas sedemikian rupa, sehingga PNS yang bersangkutan dapat dengan mudah membaca. 5 Taahun 2004 e. a. 15 Tahun 1989 c. Urutan Kepangkatan dan golongan PNS. c. Ketentuan yang mengatur pembuatan daftar urutan kepangkatan. Contoh Dan Cara Membuat Daftar Urut Kepangkatan Guru Dan PNS. Dear All, Sekedar berbagi info tentang Daftar Urut Kepangkatan PNS: Pedoman Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil. DOC) Pentingnya penentuan daftar urut kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil pada instansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Nunukan dalam Sistem Administrasi Kepegawaian | Hamdanah 84 - Academia. bahwa dalam rangka usaha untuk lebih menjamin obyektifitas dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi. Staff at Kementerian Perindustrian RI. 2) Daftar urut kepangkatan di buat satu tahun sekali . Daftar urut kepangkatan (duk) landasan hukum ketentuan yang mengatur pembuatan daftar. Tahap persiapan penyusunan, mencakup identifikasi. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 tentang daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil. Dalam sejarah hukum *Indonesia, terutama sejak awal-awalOrde Bam kita inelihat pulihnya peranan hukum dan Jergeseran tema dari "hukum revolusi" padademokrasi terpimpin menjadi hukum yang lebih serasi dengan cita-citanegara hukum. Pengertian DUK. Setiap mutasi kepegawaian yang mengakibatkan perubahan nomor urut dalam Daftar Urut Kepangkatan, umpamanya kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, pemindahan, pemberhentian, meninggal dunia, dan lain-lain dicatat dalam. Peraturan Perundangan - Undangan; Kebijakan Mahkamah Agung; Yuriprudensi; Hukum Acara; Himpunan Putusan HUM;. Mengetik surat permintaan data pendukung kepegawaian terbaru kepada. Difinisi Daftar Urut Kepangkatan (DUK) : Suatu Daftar yang memuat nama Pegawai Negeri Sipil dan suatu satuan organisasi Negara yang disusun menurut tingkatan:, Duk Juga Adalah salah satu bahan objektif untuk melaksnakan pembinaan karier PNS berdasarkan system karier dan system Prestasi Kerja, Oleh karena itu DUK perlu dibuat dan dipelihara. Landasan Hukum-pasal 18 ayat 5, pasal 20 UPK 1974. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ialah lembaga yang bertugas merumuskan arah kebijakan, pembinaan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian secara menyeluruh dan berkelanjutanUntuk lebih lengkapnya, silahkan dilihat daftar landasan hukum penyelenggaraan pendidikan di bawah ini, dan silahkan searching di mesin pencari untuk melihat isinya lebih detail lagi. , S. Membuat daftar tunjangan keluarga (KP4). Pusat Kesehatan Masyarakat. DUK dibuat untuk seluruh PNS dari satuan organisasi Negara. daftar urut kepangkatan atau duk sangat penting dalam kepegawaian. UMUM a. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 tentang daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil. Admin Kumpulan Makalah Terkini 2019 juga mengumpulkan gambar-gambar lainnya terkait contoh makalah lelang. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS ini dibuat berdasarkan landasan hukum berikut : 1) Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS ini dibuat berdasarkan. Pejabat pembuat duk –. Pejabat yang berwenang membuat penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS atau pejabat penilai adalah atasan langsung PNS yang bersangkutan dengan ketentuan serendah-rendahnya. a. PP No. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. 03 Tahun 1980. Dasar hukum daftar urut kepangkatan. DUK 2018. Namun, juga menjadi salah satu landasan hukum HAM di Indonesia. DAFTAR URUT KEPANGKATAN ( DUK ) PNS FUNGSIONAL DAN NON FUNGSIONAL. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU 12/2011, naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang. Daftar Urut Kepangkatan. Mengenal kepangkatan pns, ini daftar lengkap golongannya.